Layanan Informasi | Haji & Umrah

F. 01 | Pendaftaran Ibadah Haji Regular

Posted by admin 2018-09-18 14:27:11


Subbag / Bidang

BIDANG PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH (PHU)

Tujuan

Memudahkan urusan Pendaftaran Haji

Persyaratan

  1. Islam
  2. Berumur 12 tahun saat mendaftar 
  3. KTP yang masih berlaku sesuai domisili atau identitas lainnya yang sah
  4. Kartu Keluarga (KK)
  5. Akte Kelahiran atau Surat kenal lahir atau Kutipan akta nikah atau ijazah
  6. Memiliki tabungan atas nama jamaah yang bersangkutan pada BPS BPIH
  7. Pas photo: 20 lembar
   a. Pas photo warna terbaru
   b. Latar belakang putih
   c. Warna baju atau kerudung kontras dengan latar belakang
   d. Tidak memakai pakaian dinas
   e. Tidak menggunakan kacamata
   f. Tampak wajah 80%

Prosedur

Pada BPS BPIH

  1. Membuka rekening di BPS BPIH (atau melakukan transfer ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji sekitar 25 juta rupiah).
  2. BPS BPIH menerbitkan bukti transfer
  3. BPS BPIH menerbitkan bukti setor awal yang berisi NOMOR VALIDASI
Pada BPS BPIH
a. Bukti setor awal (lembar ke 3, 4 dan 5) diserahkan ke kankemenag kab/kota paling lambat 5 hari kerja setelah setoran awal
b. Calon jamaah memberikan persyaratan ke Kankemenag Kab/Kota
c. Calon jamaah mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) untuk diberikan kepada petugas siskohat kankemenag Kab/Kota untuk mendapatkan NOMOR PORSI
d. Calon jamaah menerima lembar bukti pendaftaran haji

Jamaah menunggu jadwal keberangkatan

Lama Proses

-

Tarif Transaksi

0


F. 02 | Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Posted by admin 2018-09-18 14:43:39


Subbag / Bidang

BIDANG PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH (PHU)

Tujuan

Mempermudah mengurus PPIU

Persyaratan

  1. Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya (melakukan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah dan/atau keagamaan), (copy);
  2. Surat Permohonan Perusahan ditandatangani Direktur Utama diajukan kepada Menteri Agama (Asli);
  3. Akte Keterangan terdaftar sebagai badan hukum dari kementerian Hukum dan HAM. (copy);
  4. Izin usaha biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun. (copy);
  5. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari pemerintah daerah setempat dan yang masih berlaku. (copy);
  6. Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak perusahaan dari kantor Direktorat Jendral Pajak Kementeran Keuangan. (copy);
  7. NPWP perusahaan dan Pimpinan Perusahaan. (copy);
  8. Memiliki surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah provinsi dan / atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
  9. Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi setempat yang masih berlaku dilampirkan Berita Acara peninjauan lapangan; (asli)
  10. Surat Rekomendasi dari Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau kabupaten setempat yang membidangi  pariwisata yang masih berlaku; (Asli)
  11. Laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntansi publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (copy);
  12. Susunan dan Struktur Pengurus Perusahaan (ditandatangani oleh Direktur Utama dan stempel perusahaan; (asli)Copy KTP dan Biodata Pemegang saham dan anggota Direksi;
  13. Jaminan dalam bentuk Bank Garansi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional yang masa berlakunya 4 (empat) tahun.

Prosedur

Langsung datang ke Kanwil Kemenag Sumsel

Lama Proses

7 Hari

Tarif Transaksi

0


F. 03 | Izin Baru Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Pihk)

Posted by admin 2018-09-18 14:52:26


Subbag / Bidang

BIDANG PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH (PHU)

Tujuan

Memudahkan birokrasi Izin Baru PIHK

Persyaratan

  1. Surat Permohonan dari Pimpinan PPIU (asli) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel untuk mendapatkan Surat Keterangan / Rekomendasi izin operasional PIHK;
  2. Fotokopi izin sebagai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji (PPIU) yang masih berlaku sebanyak 1 lembar;
  3.  Fotokopi izin usaha dari dinas terkait yang masih berlaku sebanyak  1 lembar;
  4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Direktur Utama dan/atau Direktur sebanyak 1 lembar;
  5. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Azazi manusia sebanyak 1 bendel;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemda setempat (desa / kelurahan / kecamatan) yang masih berlaku sebanyak 1 lembar;
  7. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota setempat (Asli);
  8. Fotokopi Surat Rekomendasi dari instansi Pemda Provinsi yang membidangi pariwisata yang masih berlaku sebanyak 1 lembar;
  9. Struktur dan Susunan Organisasi / Pengurus Perseroan Terbatas (yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan stempel perusahaan) (asli);

Prosedur

Langsung datang ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel

Lama Proses

7 Hari

Tarif Transaksi

0



Bagikan :